MANADO, Mediamanado.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut disampaikan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI, Akhmad Anang Hernady, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026).
Capaian tersebut menjadi penghargaan WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2014 hingga 2025.
Atas keberhasilan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, Rocky Wowor, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, raihan opini WTP ke-12 merupakan bukti keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang baik serta hasil kerja seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12. Ini juga menjadi bagian dari kesuksesan kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025,” ujar Wowor kepada wartawan usai memimpin rapat fraksi.
Wowor menilai, hasil pemeriksaan BPK tersebut menjadi pembuktian atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2025.
Wowor juga menyinggung sejumlah prestasi yang berhasil dicapai daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus. Salah satunya adalah keberhasilan Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Seperti yang disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah tentang jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Menurut Wowor, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sekaligus memperkuat sistem jaminan sosial bagi masyarakat.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi berbagai penghargaan yang diraih Sulawesi Utara, termasuk penghargaan Terbaik I tingkat provinsi dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.
“Berbagai capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pembangunan di Sulawesi Utara,” pungkasnya.
(*/DM)
