SH Sarundajang Dinilai APSSI, Pakar Sosiologi Konflik

oleh
Gubernur SH Sarundajang menyerahkan karya ilmiah dalam bentuk buku dengan judul Poros Maritim dan Ekonomi Biru kepada ketua APPSI

Loading

Gubernur SH Sarundajang menyerahkan karya ilmiah dalam bentuk buku dengan judul Poros Maritim dan Ekonomi Biru kepada ketua APPSI
Gubernur SH Sarundajang menyerahkan karya ilmiah dalam bentuk buku dengan judul Poros Maritim dan Ekonomi Biru kepada ketua APSSI

 

MANADO, MediaManado.com – Para Sosiolog Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Sosiolog Indonesia (APSSI) mengapresiasi kepemimpinan dari sosok  Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS), saat dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi konflik horisontal yang pernah terjadi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asossiasi Program Study Sosiologi Indonesia DR Mohammad Najib Azca MA saat menyampaikan sambutan pada acara Kongres Asosiasi Program Study Sosiologi Indonesia  (APSSI) II dan Konferensi Nasional Sosiologi IV yang berlangsung di Graha Bumi Beringin Manado, Rabu (20/5).

“Gubernur Sarundajang punya pengalaman mengelola konflik, dan berhasil melakukannya di Maluku dan Maluku Utara. Karena itu SHS merupakan salah satu pakar sosiologi konflik,” ujar Azca.

Azca menyebutkan, APSII yang baru berdiri Tahun 2010 lalu, ibarat manusia masih balita dan masih perlu konsolidasi akademik seperti ini, melakukan refleksi serta kelembaggaannya terus di perkuat guna ikut membantu pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih bermartabat.   

Menanggapi apresiasi Azca tersebut, SHS mengatakan, dalam menangani konflik horisontal di Maluku dan Maluku Utara, yang saya bawah hanyalah pendekatan hati. Pendekatan kemanusiaan itu saya nilai paling tepat. Karena tidak ada rumus lain yang harus dipakai di sana, hanya dengan pendekatan kemanusiaan inilah sehingga konflik yang berkepanjangan ini bisa selesai. Hanya dengan melakukan  dialog, duduk satu meja  siapa dan apa yang didialogkan. Dan ini tentunya memerlukan kemampuan dan keberanian, ujar SHS. Saya menilai ketika konflik sosial terjadi pemerintah jangan terlalu cepat melibatkan militer, karena pendekatan senjata tidak akan menyelesaikan konflik.

SHS mengatakan, di Indonesia banyak memiliki daerah konflik seperti yang ada di Aceh, Poso dan  lain sebagainya. Sementara cara penanganannya berbeda-beda.  Tapi konflik horisontal yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara waktu lalu paling tepat menggunakan pendekatan hati. Karena itu sebagai pemerhati dan ahli dibidang kemasyarakatan seorang sosiolog harus memperhatikan hal-hal seperti ini, sembari menyebutkan, berbahagialah menjadi seorang sosiolog yang mempelajari tingkah laku manusia dan masyarakat, tandas SHS.

Kesempatan itu Gubernur telah menyerahkan buku berjudul Poros Maritim sebuah karya SHS untuk pengembangan negara maritim RI yang diberikan Kepada Ketua Umum APSSI dan Wasekjen HIPIIS.

Dalam kongres tersebut, Wakil Sekjen Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmi-Ilmu Sosial  Indonesia (HIPIIS) DR Drajat Trikartono, telah melantik pengurus HIPIIS Cabang Sulut 2015-2017. Dimana Gubernur, Wagub, Rektor Unsrat dan Rektor Unima duduk sebagai Dewan Pembina. Ketua Prof Dr Ferdinand Kerembungu MSi,  Wakil Ketua Drs Philep Regar MSi, Sekretaris Dr Daud M Liando SIP MSi, Wasek Dr Grace J Soputan MSi, Bendahara Dr Julien Biringan MSi.

Kepengurusan ini dilengkapi sembilan Komisi di mana Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi di percayakan sebagai Ketua Komisi Khusus didampingi Kaban Pengelola Perbatasan Dr Recky Toemandoek MSi sebagai Wakil Ketua dan dua orang anggota.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *