http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Sikat Rp 28,7 Miliar, Tersangka Ludy dan Etty Digelandang Jaksa Penyidik ke Rutan Polda Sulut

Tersangka digelandang Jaksa ke Rutan, Rabu (08/09/2021) malam.

Dua Tersangka, Ludy dan Etty digelandang Jaksa Kejati Sulut ke Rutan Polda Sulut, Rabu (08/09/2021) malam.

 

MANADO, MediaManado.com – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) melakukan penahanan terhadap 2 tersangka, Ludy dan Etty yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp 28,7 miliar, Rabu (08/09/2021) malam.

Sebagaimana rilis Kejati Sulut A. Dita Prawitaningsih SH, MH, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Theodorus Rumampuk, SH, MH, kepada MediaManado.com, disebutkan bahwa Tim Penyidik yang terdiri atas Eko Prayitno SH, MH, selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut, Reinhard Tololiu, SH, MH, Andi Usama Harun SH, MH, Sinrang SH, MH, dan Parsaoran Simorangkir SH, MH berdasarkan hukum harus menahan untuk sementara waktu kedua tersangka di Rutan Polda Sulut selama 20 hari, terhitung dari tanggal 8 September 2021 – 27 September 2021.

Adapun tersangka pertama adalah oknum karyawan BUMN yang juga adalah mantan Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Bitung Tahun 2017-2018, lelaki berinisial LAF alias Ludy (52), warga Jalan Kreteg Kaler No. 57, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Sedangkan tersangka kedua perempuan berinisial ER alias Etty (59), warga Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung.

Tersangka LAF alias Ludy ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : PRINT – 03/P.1/Fd.1/09/2021 tanggal 8 September 2021, dan tersangka ER alias Etty ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : PRINT –04/P.1/Fd.1/09/2021 tanggal 8 September 2021.

Perkara ini berawal pada tahun 2017, PT. Perinus Nusantara Cabang Bitung (Persero) bekerjasama dengan PT. Etmico Makmur Abadi Bitung yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT. Perikanan Nusantara yang diwakili oleh RZ alias Ridwan selaku Direktur Keuangan, dengan PT. Etmico Makmur Abadi yang diwakili oleh tersangka ER alias Etty selaku Direktur Utama, dengan Nomor : DIR/2/Keu/081/XI/2017.

Selanjutnya MoU tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Bitung yang diwakili oleh Tersangka LAF alias Ludy dengan PT. Etmico Makmur Abadi diwakili oleh EI alias Erwin dalam hal kerjasama perdagangan ikan dari nelayan.

Lingkup kerjasama meliputi, yakni;

a. Kerjasama perdagangan ikan dengan kedudukan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Bitung sebagai pembeli ikan dari nelayan binaan PT. Etmico Makmur Abadi. Hasil pembelian ikan tersebut diletakkan di gudang PT. Etmico Makmur Abadi dan akan dijual kembali oleh PT. Etmico Makmur Abadi.

b. Hasil penjualant tersebut, PT. Etmico Makmur Abadi akan mengembalikan dana pembelian ikan kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Bitung, ditambah pembagian keuntungan hasil penjualan ikan

c. PT. Etmico Makmur Abadi berkewajiban mengembalikan hasil penjualan perdagangan ikan dimaksud paling lambat 1 bulan setelah transaksi

d. PT. Etmico Makmur Abadi berkewajiban memberikan laporan hasil perdagangan ikan yang disertai berkas dokumen (Telly Sheet dan Nota Timbang) kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Bitung

e. Bahwa jangka waktu berlaku 1 tahun dari tanggal 13 November 2017 sampai dengan 13 November 2018

Bahwa dari kerjasama tersebut, PT. Etmico Makmur Abadi mempunyai kewajiban pembayaran uang yang belum terselesaikan pada pihak PT. Perikanan Nusantara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 28.784.740.727,00.

Bahwa diduga uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sebagaimana seharusnya, antara lain untuk membayar operasional perusahaan, membayar hutang pihak ketiga, membayar tagihan kartu kredit, dll.

Perbuatan Tersangka LAF alias Ludy dan Tersangka ER alias Etty diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ferry/penkumkejatisulut)

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*