http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg

Terkuak Setelah Puluhan Tahun, Masalah Transmigrasi di Mopuya, Mopugat, Tumokan Masih Berpolemik

Yusra Alhabsy dan Aksi Demo Warga Terkait Kompensasi Lahan Mopuya, Mopugat dan Tumokan.

Yusra Alhabsy dan Aksi Demo Warga Terkait Kompensasi Lahan Mopuya, Mopugat dan Tumokan.

MANADO, MediaManado.com – Setelah sekian puluh tahun ternyata Program Transmigrasi semasa Pemerintahan Orde Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow masih menyisakan sebuah polemik. Polemik yang terjadi selama ini yakni berupa ganti rugi lahan bagi masyarakat yang belum terbayarkan. Untuk itu DPRD Provinsi Sulut meminta peran Pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif.

Hal ini terungkap setelah ada Aspirasi yang disampaikan Sitty Nadira Manoppo, selaku kuasa masyarakat ganti rugi lahan eks Mopuya, Mopugat dan Tumokan yang sekarang sudah jadi lahan transmigrasi.

Dirinya menjelaskan, pada tahun 1971 didatangkan transmigrasi dari Jawa dan Bali yang didatangkan Pemerintah ke Bolmong.

Saat itu masih zaman Raja Manoppo, ketika itu dia perintahkan masyarakat membuka lahan di Mopuya, Mopugat dan Tumokan.

“Ketika dia perintahkan buka lahan maka datanglah sembilan desa, dia buka lahan sudah ada menanam pohon kelapa dan dari 9 desa itu datanglah transmigrasi. Berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur H V Worang. Dan saat itu masyarakat diusir secara paksa keluar. Sejak hari itu hingga kini belum ada ganti rugi,” ungkapnya.

Seiring waktu berjalan sudah ada 5 desa minta ganti rugi tapi cuma diberikan kompensasi dan dibayar 5 desa. Dari kementerian mengatakan bagi yang penduduk  desa  belum dibayar silahkan untuk melakukan gugatan.

“Sesuai petunjuk menteri kita ikuti sampai putusan MA (Mahkamah Agung) sudah incrah tapi belum direalisasi. Ibu bupati sudah menyurat ke kementerian tapi belum ada karena anggaran itu katanya banyak. Jadi aspirasi ini mau dialamatkan ke kementerian desa. Sudah ada kesepakatan malah sebelumnya di 2019 waktu itu sudah rapat 2019 tapi belum terealisasi sampai saat ini,” tambah Sitty Manopo.

Sementara itu anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi menyampaikan, sesuai dengan yang ia ketahui keputusan dari pengadilan bahkan sudah putusan MA. Ini memang tinggal eksekusinya ada di tingkat kabupaten, provinsi dan kementerian.

“Setahu saya ini di kabupaten sudah pertemuan beberapa kali termasuk kementerian, DPRD dan pemerintah daerah. Saya sudah tidak update karena laporannya tidak diterima lagi di provinsi. Saya berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa tindak lanjut. Harus diseriusi bisa ditindaklanjuti kalau bisa APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun ini atau kapan,” tuturnya.

Ini agar masyarakat tidak terkatung-katung karena ini bisa menimbulkan efek sosial. Hal itu karena ini punya kaitan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat.

“Itu kan tergugat 1, 2 dan 3. Ada tingkat kabupaten, provinsi dan kementerian. Jadi tanggung jawabnya tiga-tiga tinggal dibagi berapa persen. Pemprov harus serius karena ini sudah jadi aspirasi beberapa kali. Dan dipesankan itu melakukan langkah hukum,” ujar Alhabsy.

Sama halnya juga dengan aktivis anti korupsi  Hendra Jacob mengatakan bahwa masyarakat 3 desa yang belum terbayarkan kompensasinya sudah mengikuti semua tahapan yang pemerintah anjurkan untuk menempuh jalur hukum dan kini telah memegang putusan yang inkrah.

“Jadi pemerintah pusat lewat Kementerian Transmigrasi wajib membayarkan apa yang jadi hak dari eks warga di tiga desa tersebut tanpa harus menunggu putusan PK (peninjauan kembali) ,”ujar HJ sapaan akrabnya.

Ditambahkan oleh Hendra, “Pemkab Bolmong dalam hal ini Bupati Yasti Soepredjo harus kooperatif untuk berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi terkait pembayaran kompensasi tersebut agar bisa segera terealisasi. Selain itu menurutnya Pemerintah Kabupaten juga harus segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Polres Bolmong untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial antara eks warga tiga desa tersebut dengan para transmigran sebagai dampak dari belum terbayarnya kompensasii tersebut,”tandas Hendra Jacob.

(**/Dian)

About Dian Marwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*