BITUNG, Mediamanado.com — Bukan lagi sekadar penyesuaian anggaran. Belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dalam APBD Perubahan 2026 kini berpotensi “meledak” hingga sekitar Rp46,4 miliar.
Angka awal yang diproyeksikan sebesar Rp40,4 miliar ternyata belum final. Ada potensi tambahan sekitar Rp6 miliar yang bersumber dari anggaran APBD induk yang diperkirakan tidak terserap.
Besaran tambahan belanja ini pun tengah menjadi sorotan dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bitung).
Anggota Banggar DPRD Bitung, Nabsar Badoa, membenarkan adanya potensi penambahan tersebut.
“Iya kemungkinan besar penambahan. Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp40,4 miliar, tapi potensi ada ketambahan dari anggaran APBD induk yang tidak habis terpakai sekitar Rp6 miliar,” kata Nabsar saat ditemui di Kantor DPRD Bitung, Rabu (2/9/2026) malam.
Rp13,5 Miliar Mengarah ke PUTR
Di tengah angka yang terus bergerak, satu hal mulai terlihat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menjadi salah satu penerima porsi terbesar, dengan alokasi mencapai sekitar Rp13,5 miliar.
Namun, tidak semua OPD mendapatkan tambahan anggaran.
Banggar DPRD Bitung pun mengingatkan bahwa APBD Perubahan seharusnya tidak menjadi sekadar ruang untuk memperbesar belanja.
Anggaran perubahan idealnya diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar darurat, mendesak, maupun untuk menutup kekurangan belanja wajib.
“Teman-teman di Banggar akan mengupayakan ini dibahas secara tuntas besok karena anggaran perubahan sejatinya diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat darurat, mendesak, atau menutupi kekurangan anggaran belanja wajib,” tegas Nabsar.
Angka Rp46,4 Miliar Masih Bisa Bergerak
Menariknya, angka sekitar Rp46,4 miliar tersebut belum dapat disebut sebagai angka final.
Sekretaris Daerah Kota Bitung sekaligus Ketua TAPD, Rudy Theno, menegaskan pembahasan masih berlangsung dan saat ini baru berada pada tahap KUA-PPAS.
“Kan sementara pembahasan. Tadi masih di tahap KUA-PPAS, nantinya di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan kita akan berbicara lebih rinci,” ujar Rudy.
Artinya, angka Rp40,4 miliar maupun potensi tambahan Rp6 miliar masih dapat berubah seiring pembahasan berlanjut.
Dua Fraksi Walk Out, TAPD: Tak Ganggu Pembahasan
Dinamika pembahasan juga diwarnai aksi walk out dua fraksi dari agenda pembahasan.
Namun, Rudy menyebut persoalan tersebut merupakan urusan internal Banggar dan tidak mempengaruhi jalannya pembahasan APBD Perubahan.
“Sejauh ini pembahasan tetap berjalan lancar dan tidak berpengaruh pada agenda pembahasan,” katanya.
Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan: untuk apa saja puluhan miliar rupiah tambahan tersebut akan dibelanjakan?
Sebab, ketika angka belanja perubahan berpotensi menembus Rp46,4 miliar, transparansi mengenai program, kegiatan, OPD penerima, serta urgensi setiap alokasi menjadi penting untuk diketahui masyarakat.
Apalagi, Banggar sendiri telah menegaskan bahwa APBD Perubahan semestinya berpijak pada kebutuhan yang darurat, mendesak, dan belanja wajib.
Rp40,4 miliar sudah besar. Jika benar bertambah Rp6 miliar, publik tentu layak menunggu rincian di balik “ledakan” anggaran perubahan tersebut.
