MANADO, MediaManado.com- DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2019, Rabu (15/04/2020).
Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James Kojongian, dan Billy Lombok dan dihadiri Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw.
Paripurna kali ini tampil berbeda. Karena menindaklanjuti instruksi mengenai meminimalisir kegiatan yang melibatkan banyak orang. Untuk itu, Sekretariat DPRD membatasi kehadiran dalam ruang paripurna, sehingga hanya dihadiri Pimpinan DPRD dan 17 anggota DPRD hadir secara fisik, sedangkan 28 Anggota DPRD lain mengikuti Rapat Paripurna ini secara virtual.
Dalam ruangan juga terlihat Sekprov Edwin Silangen SE MS, para Asisten, Karo Pemerintahan, serta perwakilan pers.
Dalam paripurna ini, begitu banyak aspirasi yang disampaikan legislator pada jajaran Pemprov Sulut. Didominasi pertanyaan dan imbauan terkait penanganan Covid-19 di Sulut.
Terpantau anggota DPRD yang berada di ruangan, empat pimpinan DPRD yakni Andrei Angouw, Victor Mailangkay, James Kojongian, Billy Lombok, Vonny Paat, Netty Pantow, Richard Sualang, Rocky Wowor, Bertuly Kapojos, Arthur Kotambunan, Amir Liputo, dan Sandra Rondonuwu, Fabian Kaloh, Raski Mokodompit, Braein Waworuntu, Yongkie Limen.
Wagub Steven Kandouw memberi apresiasi pada DPRD Provinsi Sulut yang bisa menyelenggarakan paripurna penyampaian LKPJ Gubernur 2019.
“Di tengah situasi seperti ini, DPRD mampu melaksanakan agenda yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita jangan pernah kalah. Sebagai lembaga pembuat undang-undang,” katanya.
Di sisi lain, Andrei Angouw menerangkan agenda rapat paripurna ini sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
Lebih lanjut diungkapkan Angouw, LKPJ 2019 Gubernur Sulut ini akan dibahas dalam panitia khusus. Berisikan perwakilan fraksi-fraksi. Usai paripurna kemarin, langsung digelar rapat panitia khusus.
Dalam laporan wagub, secara umum pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam APBD 2019 terukur jelas dengan capaian realisasi Rp 3,9 triliun, dari target APBD Perubahan Rp 4,1 triliun atau sebesar 95,78%. Sementara untuk belanja daerah secara keseluruhan setelah perubahan Rp 4,7 triliun.(adv)
