MANADO, Mediamanado.com — Komisi IV DPRD Sulawesi Utara meminta jajaran manajemen rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulut memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (8/9/2026).
Cindy mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi terhadap sejumlah hal positif yang telah dilakukan jajaran Dinas Kesehatan dan rumah sakit di Sulut.
Cindy berharap pengalaman pimpinan di rumah sakit dapat dibawa dalam lingkup yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Sulawesi Utara.
Cindy juga mengingatkan pentingnya membangun budaya pelayanan yang mengedepankan prinsip cepat, tepat dan bermutu.
Menurut Cindy, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fasilitas, tetapi juga oleh sikap tenaga medis ketika berhadapan langsung dengan pasien.
“Kenapa orang suka pergi berobat ke Singapura atau Malaysia? Karena ketika dilayani, dokter-dokternya senyum, bertanya bagaimana kondisi pasien dan apakah obat sudah diminum. Orang bisa merasakan kepedulian itu dari hati,” ujar Cindy.
Karena itu, dirinya meminta pihak rumah sakit memberikan perhatian terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan yang merasa dihargai akan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kalau hak-hak mereka dikesampingkan, yang akan kena dampaknya siapa? Masyarakat,” tegasnya.
Cindy juga menyoroti pentingnya kehadiran pimpinan rumah sakit dalam menjalankan fungsi manajemen. Ia mengaku kerap menerima informasi mengenai pimpinan rumah sakit yang dinilai jarang berada di tempat.
Meski memahami bahwa pimpinan rumah sakit dapat memiliki tugas di luar, Cindy meminta persoalan tersebut tetap menjadi perhatian agar tidak menimbulkan masalah dalam pelayanan.
“Kalau semua baik-baik saja mungkin orang diam. Tetapi ketika ada masalah, hal yang kelihatannya kecil bisa menjadi besar. Ini harus diperhatikan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Cindy menegaskan bahwa orientasi utama pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan harus bermuara pada pelayanan masyarakat.
Cindy menilai pengadaan fasilitas dan alat kesehatan tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat bagi pasien.
Cindy juga meminta adanya pemetaan kondisi fasilitas dan alat kesehatan di seluruh daerah sebagai dasar pemerintah dalam menentukan intervensi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Lidia Tulus, mengatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas.
Lidia menjelaskan, Dinas Kesehatan menggunakan ASPAK sebagai sistem nasional untuk memantau sarana, prasarana dan alat kesehatan. Menurutnya, pembaruan data secara berkala sangat penting agar kondisi fasilitas kesehatan yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Real time, real data ini untuk melihat ketersediaan alat dan apakah alat itu berfungsi baik atau sudah rusak,” jelas Lidia.
Lidia menambahkan, validitas data juga menentukan kebijakan pemerintah dalam pengusulan bantuan alat kesehatan ke Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Lidia menyampaikan pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk upaya mengaktifkan kepesertaan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Dirinya juga menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas, terutama di tingkat puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.
“Kami menerima masukan ini untuk meningkatkan pengawasan kepada puskesmas yang ada di wilayah kabupaten/kota, karena puskesmas adalah lini terdepan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
(DM)
