BITUNG, Mediamanado.com — Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Blue Policing: Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Maritim”, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang diikuti secara daring oleh jajaran Polairud se-Indonesia melalui Zoom Meeting ini bertujuan menyelaraskan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah perairan dengan visi Ekonomi Biru (Blue Economy) nasional.
FGD dipimpin langsung oleh Direktur Kepolisian Perairan Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M.Si.
Di Sulawesi Utara, kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Posko PBM Polda Sulut lantai 1, Manado, mulai pukul 09.00 WITA. Hadir dalam kegiatan tersebut Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat pemerhati lingkungan maritim, serta para pejabat dan personel Ditpolairud Polda Sulut.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. I Made Sukawijaya menegaskan bahwa konsep Blue Policing tidak hanya berfokus pada penegakan hukum di wilayah perairan, tetapi juga mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara bertanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar membahas penindakan hukum, melainkan bagaimana potensi kekayaan laut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak alam,” ujar Brigjen Sukawijaya.
Tiga Fokus Utama Blue Policing
Dalam diskusi tersebut, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian bersama.
Pertama, perlindungan sumber daya laut. Polri mendorong upaya pencegahan terhadap berbagai aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut, seperti penangkapan ikan tanpa izin dan perusakan terumbu karang.
Kedua, pemberdayaan masyarakat pesisir. Masyarakat, khususnya nelayan dan warga yang tinggal di kawasan pesisir, diharapkan semakin memahami hukum serta berperan aktif sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah perairan.
Ketiga, keamanan navigasi dan pelayaran. Pengamanan jalur pelayaran menjadi perhatian penting untuk memastikan aktivitas di laut berlangsung aman, tertib, dan mendukung kelancaran kegiatan masyarakat maupun sektor ekonomi maritim.
Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Untuk mendukung penerapan Blue Policing, diperlukan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, TNI Angkatan Laut, serta komunitas pesisir.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan laut, termasuk potensi pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap keselamatan pelayaran.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting melalui edukasi keselamatan pelayaran, pembinaan kesadaran hukum, serta pelibatan warga pesisir dalam membantu menjaga keamanan wilayah laut.
Di sisi lain, konsep Blue Policing turut mendukung pengembangan ekonomi biru dengan memastikan aktivitas perikanan, budidaya laut, dan pariwisata bahari dapat berkembang secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, potensi sumber daya maritim tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga harus dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Rumusan Strategi untuk Keamanan dan Kelestarian Laut
Pemilihan format FGD diharapkan dapat membuka ruang diskusi bagi para praktisi dan pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan, menganalisis kerawanan wilayah perairan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan secara cepat, tepat, dan komprehensif.
Melalui kegiatan ini, penerapan Blue Policing diharapkan semakin memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan laut sekaligus membangun kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait.
Kehadiran Polri di wilayah perairan pun diharapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjaga kekayaan alam Indonesia.
