SULUT, Mediamanado.com – Komisi II DPRD Provinsi Sulut melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Sulut, yang dilaksanakan pada Senin (1/7/2024), di Ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulut.
Adapun maksud RDP ini dilaksanakan adalah sebagai bagian dafu evaluasi pelaksanaan program di Triwulan kedua. Ketua Komisi II DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu, dalam awal rapat mengatakan bahwa kedua instansi ini sengaja dipanggil bersamaan karena punya keterkaitan sehingga pencapaian program secara umum bisa kelihatan.
“BAKD dan Bapenda memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga kita bisa secara umum dapat melihat tentang pelaksaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni ini,” kata Saron sapaan akrab politisi PDIP itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Sulut, Nick Lomban menyinggung soal pajak dan retribusi.
“Saya ingin mengingatkan bahwa pajak kita garis depan dalam kita mendapatkan potensi pada pendapatan pajak itu adalah teman-teman di Samsat,” ucap Lomban.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulut ini pun menceritakan kondisi Samsat saat Komisi II turun lapangan.
“Hasil kunjungan Komisi II di Samsat, bahwa memang berjalan cukup baik, tapi ada beberapa keluhan terkait dengan kelengkapan penunjang dalam melakukan kegiatan misalnya alat-alat pendukung. Itu kami temukan salah satunya di Kotamobagu,” ungkap Nick Lomban.
Untuk meningkatkan potensi pajak, ia mendorong perlu penambahan alat pendukung seperti mobil dan lain sebagainya.
“Saya tidak tahu ini berlaku juga seluruh Samsat yang ada, tapi ini patut diingatkan karena kita punya target semakin hari semakin tinggi. Jadi itu perlu dilengkapi teman-teman di Samsat,” pungkas Lomban.
Adapun personil Komisi II DPRD Sulut yang hadir dalam RDP ini yakni Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu, didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, dan Sekretaris Nick Lomban dan Anggota Komisi II Farry Liwe, Jems Tuuk, dan Husein Tuahuns.
(*/DM)
