MEDIAMANADO.COM- Belanja barang dan jasa untuk media dan sosialisasi dimungkinkan untuk dirasionalisasi atau dilakukan pemotongan/pemangkasan hingga 50 Persen. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama 2 Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana nomor: 119/2813/SJ – Nomor: 117/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD, dalam rangka penanganan Covid 19.
Dimana, dalam surat keputusan bersama 2 Menteri tersebut pada diktum kedua butir (b), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI meminta kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota agar melakukan rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 Persen dengan mengurangi anggaran belanja terutama terhadap 15 poin berikut.
1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
3) Cetak dan penggandaan;
4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
5) Pemeliharaan;
Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
6) Perawatan kendaraan bermotor;
7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
8) Sewa sarana mobilitas;
9) Sewa alat berat;
10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
11) Jasa konsultansi;
12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
14) Makanan dan minumari, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang
Terkait hal tersebut yang menjadi SKB 2 Menteri, bahwa pada Diktum Kedua butir (b) di poin 10), sangat jelas jika belanja barang dan jasa untuk media cetak serta di poin 15), terdapat sosialisasi dimungkinkan untuk dipangkas hingga 50 Persen dari anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. (*/swp)
