MANADO, Mediamanado.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus meminta agar perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 benar-benar difokuskan pada program prioritas yang mampu memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Yulius dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026, yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Rabu (2/9/2026).
Dalam sambutannya, Yulius mengatakan perubahan KUA dan PPAS tidak sekadar menyangkut penyesuaian angka dalam dokumen fiskal. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi strategi pembangunan daerah dalam menghadapi dinamika perekonomian global maupun nasional.
“Perubahan anggaran ini bukan sekadar angka-angka rupiah dalam tabel akuntansi fiskal, melainkan wujud nyata adaptasi strategi pembangunan kita dalam menjawab tantangan perekonomian global maupun nasional,” ujar Yulius.
Yulius menekankan, belanja daerah harus disusun secara lebih fokus, responsif dan tepat sasaran. Karena itu, setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan infrastruktur strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Yulius meminta agar sumber daya keuangan daerah dimanfaatkan secara optimal dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Anggaran daerah harus menjadi stimulus efektif bagi perekonomian kerakyatan, penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta investasi daerah,” tegasnya.
Yulius juga mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap alokasi yang disepakati harus benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah dan memberikan hasil yang terukur.
Pemprov Sulut, lanjut Yulius, berkomitmen menjaga disiplin anggaran sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah dan prioritas yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan tersebut, Yulius turut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good governance dan clean government.
Yulius menyampaikan, seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan perubahan APBD, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kesepakatan tanpa sinergi hanya menjadi rencana pasif di atas kertas. Sinergi tanpa kesepakatan akan memicu kekacauan karena setiap pihak bergerak tanpa arah yang jelas,” pungkasnya.
(*/DM)
