MANADO, Mediamanado.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, mengusulkan pembentukan grup komunikasi dan koordinasi terpadu antara Dinas Pendidikan Sulut, DPRD, serta pemangku kepentingan terkait guna mempercepat penyebaran informasi kepada sekolah dan masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Cindy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Sulut di Ruang Rapat Komisi IV, Senin (19/10/2026).
Cindy mengatakan, koordinasi yang lebih efektif diperlukan agar informasi penting dari pemerintah dapat diterima secara cepat dan seragam, terutama ketika terjadi situasi darurat yang berdampak pada kegiatan belajar-mengajar.
Cindy mencontohkan informasi mengenai kebijakan pembelajaran dari rumah yang sempat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Menurutnya, informasi yang beredar belum sepenuhnya dipahami oleh pihak sekolah sehingga muncul pertanyaan mengenai kebenaran dan penerapan kebijakan tersebut.
“Distribusi informasi ke sekolah-sekolah sepertinya belum begitu lancar. Akibatnya, muncul informasi yang simpang siur di masyarakat,” ujar Cindy.
Menurutnya, persoalan komunikasi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Dalam situasi tertentu, termasuk ketika ada potensi bencana atau kondisi darurat lainnya, sekolah membutuhkan informasi yang jelas agar dapat mengambil langkah sesuai arahan pemerintah.
Cindy menilai, grup koordinasi terpadu dapat menjadi salah satu solusi. Ia mencontohkan pola komunikasi yang digunakan Komisi II DPRD Sulut dalam menangani persoalan bahan bakar minyak (BBM), dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga informasi dapat disampaikan secara lebih cepat.
Cindy mengusulkan agar mekanisme serupa diterapkan di sektor pendidikan dengan melibatkan Dinas Pendidikan, anggota Komisi IV DPRD Sulut, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.
Selain persoalan kebijakan pembelajaran, Cindy juga menyinggung penyebaran informasi mengenai program bantuan pendidikan, termasuk beasiswa. Ia menilai, informasi yang terlambat diterima dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengakses program tersebut.
“Saya tidak mengatakan hal ini disengaja oleh Dinas Pendidikan. Kita semua memiliki kesibukan masing-masing, sehingga mungkin ada informasi yang terlewat. Karena itu, diperlukan saluran komunikasi yang memastikan informasi tersampaikan dengan baik,” jelasnya.
Cindy berharap, penguatan koordinasi dapat mencegah kesalahpahaman antara pemerintah, DPRD, sekolah, dan masyarakat, sekaligus memastikan informasi mengenai kebijakan serta program pendidikan tersampaikan secara merata.
Cindy menegaskan, komunikasi yang cepat dan terbuka sangat penting karena berbagai persoalan yang terjadi di daerah dapat berdampak langsung pada aktivitas sekolah dan proses belajar-mengajar.
Dengan adanya sistem komunikasi yang lebih terintegrasi, ia berharap pelayanan informasi pendidikan di Sulawesi Utara semakin baik dan respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara tepat.
(DM)
