MANADO, MediaManado.com – Bertempat di ruang sidang DPRD Sulut, Selasa (22/3), digelarlah Rapat Koordinasi seluruh pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, yang difasilitasi pimpinan DPRD Sulut.
Rapat Koordinasi tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angow didampingi Wakil Ketua Wenny Lumentut, dan dihadiri Gubernuar Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota juga ikut membawa Sekretaris DPRD masing-masing bersama staf.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angow mengatakan, tujuan dari digelarnya Rakor tersebut memiliki tujuan yang sangat penting, dimana seluruh pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota serta pimpinan DPRD Provinsi saling bersilaturahmi, bertemu dan saling berkoordinasi untuk membicarakan produk-produk peraturan daerah yang bisa memberi manfaat bagi kemajuan daerah, terlebih demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut.
“Kita bertemu dan berdialog saling memberi masukan terkait berbagai produk peraturan daerah pada daerah kita masing-msing dan diharapkan produk Perda tersebut tidak menghambat program pemerintah,” tandas Angow.
Pada kesempatan tersebut, setiap pimpinan DPRD masing-masing kabupaten dan kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, kendala dan sejumlah persoalan yang melilit daerah masing-masing terkait produk Perda ataupun rencana pembuatan Perda yang dinilai, dapat saling bertabrakan.
Gubernuar Olly Dondokambey bersama Wagub Steven Kandouw mengatakan, dengan dilakukannya koordinasi antara pimpinan DPRD kabpaten dan kota serta DPRD Provinsi, maka setiap rencana kerja dapat disampaikan dan dibahas bahkan dicari jalan solusi, bilamana terdapat hal-hal yang tidak bersinergi, terkait pembuatan Perda.
“Justru dengan adanya koordinasi kita semua, maka pembuatan Perda dapat berjalan dengan baik dan saling terkait antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini dilakukan demi kemajuan dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Gubernur Dondokambey.
Menurut Gubernur, pemerintah akan terus berupaya memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah melalui pemberian Bea Siswa di dunia pendidikan, perbaikan dan peningkatan Balitka bagi ketrampilan generasi muda yang siap bekerja secara professional, serta perbaikan di bidang pelayanan birokrat.
Hal itu harus segera dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dan membutuhkan pembiayaan dan pengawalan dari pihak DPRD se-Sulut, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan lancar.
“Memang, program tersebut, tidak terlepas dari pembiayaan yang dianggarkan pada APBD. Nah, fungsi koordinasi perlu kita ciptakan antara DPRD Provinsi bersama DPRD Kabupaten dan Kota untuk program tersebut, termasuk didalamnya, bagaimana kita seefisien dan seefektif mungkin menggalakan program pembangunan infrastruktur sesuai bagian kita masing-masing,” ungkap Gubernur Dondokambey.
Dalam Rakor tersebut masing-masing pimpinan DPRD diberi kesempatan menyampaikan usulan dan petunjuk terkait pengelolaan sumber daya alam atau potensi daerah yang harus dibuat Perda sehingga bisa memberi nilai ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat.
Menurut Gubernur, berbagai potensi daerah diharapkan bisa dikelola dengan benar dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan ataupun Perda setempat, bahkan setiap daerah diharapkan pula mencari tahu mana yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota, dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulut.
Hal itu dapat dilihat dari beberapa sektor diantaranya, pengelolaan wilayah pertambangan, pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil (Perda Zonasi), pengelolaan Taman Laut Bunaken, pengambilalihan tanggungjawab provinsi bagi pendidikan SMA/SMK, termasuk honor para guru non PNS pada tingkatan tersebut.
Ada banyak hal yang disampaikan oleh para pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota pada pertemuan Rakor hari itu diantaranya soal status hutan cagar alam gunung Lokon dan Mahawu di Kota Tomohon, status daerah otonomi baru (DOB) Talaud, Kota Tahuna dan BMR serta Kota Langowan serta berbagai rancangan Perda di setiap daerah.
Pimpinan DPRD yang hadir bersama Gudbernur dan Wagub Sulut sepakat untuk terus melakukan koordinasi terkait berbagai rancangan peraturan pada masing-masing daerah guna terus menjalin sinergitas yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif. (Advetorial)
