JAKARTA – MediaManado.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan reformasi menyeluruh birokrasi untuk menghapus berbagai praktik korupsi, seperti pungutan liar yang kerap terjadi di instansi-instansi pemerintah.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting meminta Jokowi tak hanya turun langsung saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pungli di Kementerian Perhubungan, tetapi juga harus melakukan perubahan secara menyeluruh demi reformasi insitusional.
“Saya kira kalau ingin memberikan dampak reformasi institusional pada lembaga lain, tidak dapat hanya sekadar OTT, melainkan perlu perubahan yang lebih mendasar mulai dari regulasi, identifikasi pada kewenangan dan celah penyalahgunaan kewenangan, hingga penguatan pengawasan pada personal,” ujar Miko saat dihubungi wartawan Kamis (13/10/2016).
Miko menilai, kehadiran Jokowi saat OTT di Kemenhub sebagai simbol bahwa mantan Walikota Solo itu sungguh-sungguh memberantas korupsi. “Pada level institusi negara setingkat kementerian, Presiden Joko Widodo memang harus turun tangan langsung. Sebagai simbol bahwa hal ini adalah gerakan ‘bersih-bersih’ yang dipimpin oleh Presiden sendiri,” tuturnya.
Namun, Miko berharap Jokowi bergerak lebih maju dengan memastikan tidak adanya tindak korupsi di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.
“Hal ini dibutuhkan agar tindakan pembersihan itu pun tidak sekadar monumental tetapi tindakan yang terstruktur yang dilakukan dalam kerangka penegakan hukum,” simpulnya.
EDITOR : INYO R.
