Manado, mediamanado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah bersama Rare Indonesia memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan ekonomi biru melalui penyelarasan program perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Sinkronisasi bertajuk “Kolaborasi untuk Ekonomi Biru: Memperkuat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di Provinsi Sulawesi Utara” yang berlangsung pada 7–8 Juli 2026 di The Sentra Hotel Manado.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 14 organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah dari 10 kabupaten pesisir, akademisi Universitas Sam Ratulangi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, serta perwakilan masyarakat pesisir dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., mengatakan pembangunan ekonomi biru hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Ekonomi biru bukan hanya tentang menjaga laut, tetapi bagaimana kita membangun masa depan masyarakat pesisir melalui tata kelola yang kolaboratif. Sinkronisasi program ini menjadi momentum penting agar kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Lokakarya tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan laut sekaligus memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Forum ini juga menjadi wadah menyelaraskan prioritas pembangunan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mengidentifikasi berbagai peluang pendanaan untuk mendukung implementasi ekonomi biru di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Sulawesi Utara dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Hingga saat ini, provinsi tersebut memiliki kawasan konservasi pesisir dan laut seluas 244.601,42 hektare yang menjadi modal penting dalam mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Selain itu, Sulawesi Utara juga telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat melalui Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Sejak 2023, Rare Indonesia bersama pemerintah daerah mendampingi pelaksanaan program tersebut di 13 kawasan yang tersebar pada 10 kabupaten pesisir, yakni Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, dan Bolaang Mongondow Selatan.
Pendekatan pengelolaan bersama (co-management) yang diterapkan melalui PAAP dinilai mampu memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perikanan, serta memperbaiki tata kelola sumber daya kelautan secara kolaboratif.
Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, menegaskan pihaknya berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya pesisir berbasis masyarakat.
“Tantangan pengelolaan sumber daya pesisir semakin kompleks. Perubahan tidak dimulai dari satu upaya, tetapi dari kolaborasi kemitraan. Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha bekerja bersama, maka perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Lokakarya ini merupakan langkah penting untuk membangun komitmen bersama menuju ekonomi biru yang inklusif di Sulawesi Utara,” katanya.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan menyusun sinkronisasi program pembangunan tahun 2027, memetakan peluang kolaborasi lintas sektor, serta mengidentifikasi berbagai skema pendanaan, termasuk melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan sumber pembiayaan lainnya.
Seluruh hasil pembahasan akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta para mitra pembangunan dalam menyusun kebijakan, program, dan penganggaran yang mendukung perlindungan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Rare Indonesia berharap budaya kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut semakin kuat sehingga pembangunan ekonomi biru tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. (Fer)
