MANADO, Mediamanado.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Inggried JNN Sondakh, SE. MMmengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulut, PT Pertamina Patra Niaga, kepolisian, dan instansi terkait dalam menangani antrian panjang bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan Inggried dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama PT Pertamina di ruang rapat Serbaguna DPRD Sulut.
Menurut Inggried, berdasarkan pemantauannya terhadap koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, dan instansi terkait sejak Jumat hingga Sabtu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan distribusi BBM.
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, Pertamina, Polda, dan BPH Migas. Dari hari Jumat sampai Sabtu, saya melihat pergerakan dan koordinasi yang luar biasa untuk menangani kondisi yang terjadi,” ujar Inggried.
Inggried menjelaskan, meskipun situasi di tengah masyarakat sempat menimbulkan keresahan, pihak-pihak terkait telah berupaya melakukan koordinasi dan menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Namun, menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean panjang, termasuk kendala distribusi dan keterlambatan pasokan BBM.
Inggried menilai, persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dirinya juga menegaskan bahwa informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu diklarifikasi melalui forum resmi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan secara detail mengenai persoalan yang terjadi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam penyaluran BBM,” katanya.
Inggried turut menyinggung kondisi perairan yang dangkal dan gelombang laut yang tinggi sebagai faktor yang diduga memengaruhi kelancaran distribusi BBM melalui jalur laut. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan kepada masyarakat agar mereka memahami kendala yang dihadapi dalam proses pengiriman pasokan.
Selain persoalan Pertalite, Inggried menegaskan bahwa Komisi II DPRD Sulut juga menaruh perhatian serius terhadap antrean BBM jenis solar yang dinilai masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Menurutnya, persoalan antrean solar bukanlah masalah baru. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah yang lebih serius, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait.
Inggried mengungkapkan, Komisi II DPRD Sulut sebelumnya juga telah melakukan pembahasan terkait persoalan tersebut. Bahkan, setelah aksi demonstrasi masyarakat, pihaknya kembali berupaya mendorong penyelesaian melalui koordinasi dengan mitra kerja yang menjadi kewenangan komisi.
Inggried menjelaskan, untuk menghadirkan pihak kepolisian dalam pembahasan secara langsung, diperlukan koordinasi lintas komisi karena kepolisian merupakan mitra kerja Komisi I DPRD Sulut.
“Kami berharap persoalan solar ini benar-benar mendapat perhatian serius. Jangan sampai setelah situasi mereda, persoalan yang sama kembali terjadi. Karena itu, perlu ada evaluasi dan langkah konkret agar distribusi BBM kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Inggried juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan distribusi BBM dan dugaan penyimpangan penyaluran solar. Menurutnya, pengawasan harus diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Sulut berharap Pertamina bersama pemerintah daerah, kepolisian, BPH Migas, dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan yang komprehensif sekaligus merumuskan langkah perbaikan.
Dengan demikian, persoalan antrean BBM, khususnya solar, dapat ditangani secara berkelanjutan dan tidak terus berulang, sehingga masyarakat Sulawesi Utara dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan.
(DM)
