TALAUD, Mediamanado.com – Dugaan pergeseran anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2025 senilai Rp21.585.855.277 atau sekitar Rp21,58 miliar tanpa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditandatangani kini menjadi sorotan serius.
Pembina Garda Tipidkor Indonesia Sulawesi Utara sekaligus Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Berty Alan Lumempouw, S.H., secara terbuka mendesak Polda Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara segera melakukan penyelidikan terhadap persoalan tersebut.
Menurut Berty, persoalan ini tidak boleh dibiarkan mengambang hanya karena adanya perbedaan keterangan maupun saling lempar tanggung jawab antarpejabat. Sebab, nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp21,58 miliar, sehingga publik berhak mengetahui bagaimana proses pergeseran hingga penggunaannya dilakukan.
Berdasarkan informasi yang berkembang, polemik tersebut bermula ketika mantan Pj. Bupati Kepulauan Talaud, Fransiscus Engelbert Manumpil, disebut menolak menandatangani Perkada pergeseran anggaran dengan alasan terdapat prosedur administrasi yang belum dipenuhi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, muncul pertanyaan besar ketika anggaran tersebut dikabarkan tetap diproses dan dialokasikan kepada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) disebut memperoleh alokasi terbesar, yakni sekitar Rp11,98 miliar.
“Kalau benar Perkada pergeseran anggaran tidak ditandatangani, lalu apa dasar hukum anggaran Rp21,58 miliar tersebut tetap diproses dan dialokasikan? Siapa yang memberikan perintah, siapa yang melakukan penginputan, siapa yang memproses pencairan, dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya?” tegas Berty.
Ia menilai, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh oleh aparat penegak hukum, bukan sekadar penjelasan administratif.
Berty meminta penyidik menelusuri seluruh dokumen pergeseran anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), mekanisme pencairan, realisasi pembayaran hingga laporan pertanggungjawaban keuangan pada 11 OPD penerima anggaran.
Sejumlah pejabat yang menurutnya perlu dimintai keterangan antara lain mantan Pj. Bupati Kepulauan Talaud, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Badan Keuangan, pejabat pengelola anggaran, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses tersebut.
“Jangan hanya berhenti pada persoalan administrasi. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, ataupun kerugian keuangan negara, maka siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada tebang pilih,” ujarnya.
SIAP BAWA PENGADUAN KE MABES POLRI DAN KEJAGUNG
Tak berhenti pada desakan kepada aparat penegak hukum di daerah, Berty juga menyatakan akan membawa laporan dan pengaduan resmi terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Langkah itu, menurutnya, dilakukan untuk meminta perhatian sekaligus pengawasan dari institusi penegak hukum di tingkat pusat terhadap penanganan persoalan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah tersebut.
“Uang Rp21,58 miliar bukan uang pribadi pejabat. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Saya meminta Kapolda Sulut dan Kajati Sulut serius menelusuri persoalan ini sampai tuntas. Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan anggaran dengan nilai sebesar ini dibiarkan tanpa kepastian hukum,” tegasnya.
Berty menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan APBD merupakan bagian penting dari kontrol sosial demi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
Ia berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pihak mana pun.
Kini, publik menantikan kejelasan atas dugaan pergeseran anggaran Rp21,58 miliar tersebut. Apakah seluruh proses pergeseran telah memiliki dasar hukum yang sah? Bagaimana mekanisme pengalokasian dan realisasinya? Siapa saja pihak yang bertanggung jawab?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum yang objektif.
UANG NEGARA ADALAH UANG RAKYAT. TRANSPARANSI WAJIB, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM HARUS JELAS!
