http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Genjot Investasi, Wagub Kandouw Ikut Peluncuran OSS Berbasis Resiko

FB_IMG_1628500406522

 

MANADO, MediaManado.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan layanan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko pada Senin (9/8). OSS merupakan sistem perizinan online untuk usaha satu pintu secara daring di era UU Cipta Kerja.

Kegiatan inipun diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven OE Kandouw dari Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulut, Senin (09/08/2021).

“Hari ini kita luncurkan Online Single Submission berbasis risiko. Ini merupakan reformasi signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan online terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” ujar Presiden sebagaimana disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan melalui sistem OSS tersebut perizinan berusaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko. Hal tersebut akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.

IMG-20210809-WA0087

Presiden memerintahkan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Presiden menegaskan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan.

“Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya makin sederhana, apakah biaya makin efisien, apakah standar sama di seluruh Indonesia, dan apakah layanannya semakin cepat. Ini yang akan saya ikuti,” tegasnya.

Jokowi mewanti-wanti agar jajaran kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk secara disiplin menggunakan OSS agar seluruh izin yang dikeluarkan memiliki standar yang sama.

Ia mengaku bakal mengecek langsung seperti apa implementasinya di lapangan. Jokowi ingin memastikan proses penerbitan izin usaha mudah, sederhana, efisien biaya, cepat, dan berstandar guna memudahkan investasi.

“Ini yang akan saya ikuti, kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di negara kita,” kata Presiden Jokowi.

IMG-20210809-WA0084

Jokowi kemudian memastikan bahwa OSS tidak mengebiri kewenangan daerah untuk urusan mengeluarkan izin usaha di daerahnya masing-masing.

Hanya saja, kalau dalam kurun tertentu izin tidak kunjung diterbitkan daerah, maka bisa dilakukan intercept atau pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi.

Dia menyebut layanan daring ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini terkenal berbelit-belit dan rawan suap. Jokowi juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi aparat atau oknum yang curi-curi melakukan suap.

“Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya,” imbuh dia.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021. (Ferry/*)

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*