MANADO, Mediamanado.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN untuk membahas berbagai isu strategis di sektor ketenagalistrikan, mulai dari peningkatan pelayanan hingga pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, didampingi Sekretaris Komisi III Yongkie Limen serta Anggota Komisi Amir Liputo.
Dari pihak PLN hadir Asisten Manajer Perencanaan UP3 Manado Roland Sibueya, Senior Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Wahidin, dan Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Deky Leo.
Usai rapat, Berty Kapojos menjelaskan bahwa pembahasan belum dapat dilakukan secara komprehensif karena perwakilan PLN yang hadir berasal dari bidang perencanaan. Untuk itu, Komisi III akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan unit kerja PLN yang sesuai dengan pokok persoalan yang akan dibahas.
“Ke depan kami akan mengundang pihak PLN sesuai dengan tujuan pembahasan agar persoalan yang dibahas lebih spesifik,” ujar Berty.
Meski demikian, rapat tersebut menghasilkan sejumlah informasi penting terkait program kelistrikan di Sulawesi Utara. Salah satunya, PLN akan merealisasikan 93 sambungan listrik baru di berbagai wilayah Sulut sepanjang tahun 2026.
Selain itu, PLN menargetkan seluruh desa di Sulawesi Utara sudah menikmati aliran listrik pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya pemerataan akses energi.
Berty juga mengungkapkan, sejumlah daerah kepulauan saat ini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel. Namun, secara bertahap sistem tersebut akan digantikan melalui program dedieselisasi dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.
Menurutnya, pemanfaatan PLTS perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, teknologi tersebut dinilai lebih efisien karena dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“PLTS juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Memang biaya pemasangannya cukup besar, tetapi setelah terpasang manfaatnya bisa dinikmati dalam jangka panjang,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo mengangkat persoalan meteran listrik yang rusak, yang selama ini masih sering dikeluhkan pelanggan.
Menanggapi hal itu, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Manado Roland Sibueya menegaskan bahwa PLN tidak memungut biaya untuk penggantian meter listrik yang mengalami kerusakan.
“Penggantian meter tidak ada biaya. Namun apabila pelanggan ingin beralih dari sistem pascabayar ke listrik prabayar (token), maka hanya dikenakan pembayaran untuk pembelian pulsa awal,” jelas Roland.
(*/DM)
