MANADO, Mediamanado.com – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Julia Tuwo, mendorong agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Sulut dapat dioptimalkan dan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hillary saat diwawancarai sejumlah media terkait pembahasan anggaran perubahan. Ia menilai, setiap tambahan anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita berharap dengan anggaran perubahan yang ada, satu, tepat sasaran dan langsung kepada masyarakat. Jangan membawa anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” ujar Hillary.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan perencanaan dan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).
“Kita lihat, makanya ada fungsi legislatif. Badan anggaran juga harus memastikan anggaran itu sesuai dengan porsinya masing-masing,” katanya.
Hillary menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak berhenti pada tahap pembahasan. DPRD melalui komisi-komisi akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dijalankan setiap OPD.
“Kalau tidak sesuai dengan tepat sasaran, kami di lembaga legislatif, di DPRD melalui masing-masing komisi akan melakukan pemantauan terus. Anggaran yang digunakan SKPD harus sesuai dan tepat sasaran dengan anggaran yang sudah dibahas di Banggar,” tegasnya.
Di sisi lain, Hillary turut mengapresiasi adanya tambahan anggaran di sektor pendidikan. Menurutnya, tambahan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan sektor pendidikan di Sulawesi Utara.
“Kita mensyukuri karena ada hadiah ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara. Ada satu penghargaan yang tadi juga disampaikan, di bidang sektor pendidikan ada tambahan Rp2 miliar. Itu berarti ada suatu kemajuan di sektor pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan dan diikuti dengan keberhasilan Sulawesi Utara dalam memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Hillary mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah pusat ke depan akan menyiapkan tambahan anggaran atau insentif bagi daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menegaskan informasi tersebut masih sebatas yang didengarnya dari rekan-rekan di DPRD.
“Saya juga baru mendapat informasi dari rekan-rekan dewan, mungkin karena baru selesai agenda di pusat, bahwa pemerintah pusat ke depan akan menganggarkan satu achievement senilai Rp1 triliun bagi daerah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini baru dengar-dengar saja,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap Sulut tidak hanya mampu meningkatkan sektor pendidikan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, tambahan transfer ke daerah dengan nilai besar akan menjadi peluang untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap selain sektor pendidikan, Sulawesi Utara juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lumayan kalau tambahan transfer ke daerah nilainya sudah di atas Rp1 triliun,” katanya.
Hillary menegaskan, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, termasuk perangkat daerah terkait. Optimalisasi potensi daerah dinilai penting agar Sulut dapat memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami di bidang legislatif juga punya PR untuk berkolaborasi dengan eksekutif dan SKPD terkait, supaya dengan adanya potensi-potensi ke depan, PAD kita bisa ada perbaikan dan bantuan-bantuan dari pusat juga bisa kita dapatkan,” pungkasnya.
(DM)
